Rabu, 27 Agustus 2008

PRESS RELEASE TERBUKA 27 Agustus 2008

Konversi minyak tanah ke gas adalah terobosan baru yang dilakukan pemerintah untuk menyiasati keterbatasan minyak,dalam ketersediaannya dialam. hal yang mulia pada konsepnya tapi tidak dilakukan dengan cerdas dan tuntas.

program yang dilakukan setengah hati leh pemerintah menyebabkan kesengsaraan yang terjadidi mana-mana, sebuah konsep yang mulia tapi dilakukan dengan tidak tuntas. pemberian kompor gas yang seyogyanya diberikan kepada masyarakat miskin tetapi tidak demikian kenyataannya.

melonjaknya harga minyak tanah tertinggi sepanjang sejarah kabupaten Bandung mencapai angka Rp.12.000,00 disertai fakta bahwa masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mempunyai kompor gas(konversi)menyebabkan masyarakat miskin tercekik.

kondisi ini diperparah dengan langkanya minyak tanah dan juga langkanya gas, yang notabene bahan bakar konversi,menyebabkan kami Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Institut Teknologi Telkom menuntut:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan Operasi pasar kepada masyarakat
miskin dengan mekanisme yang jelas dan tidak amburadul.
2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung untuk tidak membatasi minyak tanah
bersubsidi selama progam konversi Gas belum tuntas
3. Mendesk pejabat Kab. Bandung untuk mengurangi kemewahan dan fasilitas pejabat
4. Mendesak DPRD Bandung utnuk menyelidiki Permasalahan (kenaikan minyak tanah dan
Program Konversi Gas) ini sampai tuntas.


Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa
Keluarga Besar Mahasiswa Institut Teknologi Telkom

M. Dewangga Widhia
08562262169

Senin, 25 Agustus 2008

nilai minyak dunia turun, Apa harga BBM ikut turun?

Senin, 25 Agustus 2008 | 03:00 WIB

New York, Minggu - Harga minyak dunia turun drastis sebesar lebih dari 6 dollar AS per barrel, Jumat (22/8). Penurunan harga lebih dari 6 dollar AS ini merupakan yang terbesar dalam satu hari sejak tahun 2004.

Harga kontrak minyak jenis light sweet untuk penyerahan Oktober di New York turun 6,59 dollar AS per barrel atau 5,43 persen menjadi 114,59 dollar AS per barrel. Kontrak minyak jenis brent untuk penyerahan Oktober di London turun 6,24 dollar AS dan berhenti pada 113,92 dollar AS per barrel.

Persentase penurunan ini merupakan yang terbesar pada satu hari transaksi sejak 27 Desember 2004. Saat itu harga minyak merosot 6,47 persen. Dalam nominal dollar AS, ini merupakan penurunan harga terbesar dalam satu hari transaksi sejak 17 Januari 1991. Saat itu Perang Teluk baru saja meletus.

Penurunan ini berbalik tajam dengan keadaan perdagangan minyak pada Kamis sebelumnya saat harga minyak naik 6 dollar AS per barrel.

Seperti dilaporkan Antara, harga minyak rebound pada Rabu atau Kamis pagi WIB. Ini dikarenakan para pedagang kembali menyerbu (rush) pasar setelah stok bahan bakar minyak (BBM) AS secara tak terduga turun tajam.

Kontrak utama New York untuk minyak mentah jenis tight sweet pengiriman September, naik tajam US$ 4,58 per barel ditutup pada harga US$ 126,77 per barel. Ini merupakan sebuah pembalikan yang dramatis dari kecenderungan turun pada pekan-pekan terakhir. Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman September naik US$ 4,39 per barel menjadi US$ 127,10 per barel.

Departemen Energi AS (DoE) Rabu lalu mengatakan, cadangan bensin atau bahan bakar minyaknya menyusut 3,5 juta barel dalam sepekan yang berakhir 25 Juli 2008. Penurunan stok BBM tersebut mengejutkan para pedagang, karena pasar memperkirakan cadangan BBM untuk sepekan tersebut naik 400.000 barel. DoE menambahkan bahwa cadangan minyak mentahnya juga turun 100.000 barel, (ls)

Sumber : Investor Daily Indonesia

secara analogi jika pemerintah kemarin menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia naik, maka kini disaat harga minyak dunia turub apakah harga BBM dalam negri juga ikut turun??kenyataannya tidak, hingga saat ini belum terdengar suara pemenrintah berniat untuk menurunkan harga BBM...
berbeda dengan negri tetangga kita yaitu MALAYSIA yang kini tengah berencana menurunkan harga minyak sebesar 5,6 persen menjadi 2,55 ringgit atau Rp 7.650 per liter

Harga minyak dunia turun, apakah harga BBM di Indonesia akan ikut turun ???
Atau mungkin malah nanti akan ada berita dengan headline seperti "Akibat
harga minyak dunia yang turun drastis maka pendapatan negara pun menurun,
maka subsidi lain seperti ELPIJI 3kg akan mulai dihapuskan"

ini adalah agenda kita bersama, mari selamatkan bangsa ini bersama. dengan mengawal pemerintah agar lebih memperhatikan nasib masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kecil...

bemittelkom-pusaka-

Sabtu, 09 Agustus 2008

MOBIL BERGOYANG DALAM KAMPUS KITA

MOBIL BERGOYANG DALAM KAMPUS KITA

Assalamu’alaykum Wr. Wb.
Salam mahasiswa,

Sahabat-sahabat mahasiswa ITTelkom, entah sebuah fenomena yang tersepelekan atau apa, kasus mobil bergoyang ternyata terjadi di kampus kita. Berita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa, dosen, keamanan, dan tentu juga institusi. Namun tampaknya belum ada tindakan tegas terhadap pelakunya. Untuk beberapa kasus, kami, BEM ITTelkom telah memegang nama pelaku amoral terse¬¬¬¬¬but.
Kasus ini bisa saja membuat kampus ini menjadi lebih terkenal, tapi tentunya terkenal dengan kurang martabat orang di dalamnya. Kampus yang seharusnya menghasilkan manusia-manusia hebat dalam bidang keprofesian, kepemimpinan muda, malah menghasilkan pemuda-pemuda pintar tidak bermoral. Tentu saja hipotesis ini tidak menggambarkan kadar susila semua manusia kampus ini, tapi setidaknya publik akan melabelkan kampus ITTelkom seperti itu.
Masalah moral tidak hanya milik satu agama/golongan tertentu, saya yakin semua agama mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur. Ada ajaran nabi-nabi terdahulu yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu “Jika tidak merasa malu, maka berbuat sekehendakmu” atau “ Tuhan akan menghancurkan suatu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu”. Oleh sebab itu, kita sebagai warga kampus ini harus bertindak untuk memperbaiki kondisi ini. Baik dengan preventif maupun dengan represif.
Jika dirasa perlu, kami akan mengambil langkah progresif dengan menempel nama pelaku untuk menimbulkan efek jera. Bisa jadi kasus ini seperti fenomena gunung es, kasus yang belum diketahui jauh lebih banyak. Contoh lain adalah tindakan asusila yang terjadi di kosan, menginap di kamar lawan jenis, dan sebagainya. sudah berapa banyak laporan lisan yang kami terima. Sekali lagi, ini tanggung jawab moral kita semua.
“masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri...” begitu Bang Iwan Fals berpendapat tentang masalah moral. Namun, apatisme itu harus dicairkan kawan-kawan. Institusi, mahasiswa harus bersinergi. Tegaskan bahwa ada nilai luhur yang harus dijunjung dikampus terhormat ini.
Mari bersama ciptakan kampus sehat, kampus pintar, dan kampus bermoral di ITTelkom yang kita cintai ini.

Salam Mahasiswa
Wassalamu’alaykum Wr. Wb.

Selasa, 05 Agustus 2008

Evaluasi Pelaksanaan Mata Kuliah Gladi IT Telkom

IT Telkom sebagai kampus yang memiliki visi world class university mutlak harus memiliki susunan kurikulum yang benar-benar berkualitas. Pun halnya dengan proses pengenalan dunia kerja dan pembinaan vocational skill dari mahasiswa merupakan hal yang harus bisa ditangani oleh kurikulum.
Gladi sebagai salah satu mata kuliah yang berfungsi sebagai ajang pengenalan dunia kerja sekaligus sebagai tempat pembinaan vocational skill merupakan sistem yang sudah lama terbangun di kampus IT Telkom. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan selama ini menunjukkan bahwa proses gladi sendiri menjadi kurang efektif.
Berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan gladi, terkhusus untuk pada tahun ini (2008) antara lain:
1. Banyak sekali mahasiswa yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan intelektual dan keahliannya, misalkan mahasiswa jurusan IF ditempatkan pada bagian marketing, dsb.
2. Banyak juga ditemukan kasus mahasiswa yang tidak mendapatkan jatah pekerjaan yang jelas, sehingga mereka sendiri tidak merasakan manfaat dari gladi
3. Kasus di Kandatel Bandung, di mana simcard dari peserta gladi yang bukan produk Telkom Group disita, bagi sebagian peserta merupakan perampasan hak privasi mereka sedangkan bagi beberapa yang lain menganggap ini merupakan ”trik kotor” dalam berbisnis
4. Ketidakjelasan fungsi dari pembimbing lapangan
5. Proses presensi yang sangat mungkin untuk dimanipulasi karena kurangnya kontrol dari dosen pembimbing
Bertolak dari masalah itu, perlu diadakan sebuah evaluasi besar-besaran terkait dengan pelaksanaan gladi selanjutnya sehingga di kemudian hari proses gladi benar-benar bisa efektif dan tujuannya bisa dengan jelas tercapai.
Beberapa masukan untuk evaluasi gladi antara lain:
1. Pihak institusi harus melakukan komunikasi sejak awal ke pihak Telkom berkaitan dengan pelaksanaan gladi sehingga ada kejelasan apa saja hal yang harus dikerjakan mahasiswa pada saat pelaksanaan gladi
2. Pihak institusi harus mengetahui dengan jelas kondisi lapangan di kantor Telkom kemudian memetakan peserta gladi ke posisi yang benar-benar sesuai dengan keahlian jurusan masing-masing
3. Harus ada parameter yang jelas untuk keberhasilan pelaksanaan gladi.
• Gladi merupakan ajang pengenalan dunia kerja sehingga harus didefinisikan sejauh apa pengenalan yang dilakukan
• Gladi merupakan ajang pembinaan vocational skill sehingga harus didefinisikan dengan jelas vocational skill apa saja yang harus didapatkan peserta gladi pada saat pelaksanaan
4. Kejelasan fungsi dari dosen pembimbing dan adanya proses pengawasan yang benar-benar rutin dari pihak dosen pembimbing ke peserta gladi
5. Kejelasan hak dan kewajiban peserta gladi sekaligus aturan-aturan yang ada di kantor tempat peserta melaksanakan gladi jauh sebelum pelaksanaan gladi
6. Adanya proses evaluasi gladi tiap tahunnya yang melibatkan peserta, institusi IT Telkom, dan juga pihak Telkom
Demikian beberapa evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan gladi berikutnya. Semoga pelaksanaan gladi lebih baik ke depannya.

Usut Dugaan Korupsi Dada Rosada, Mahasiswa Demo Kejati Jabar

Bandung - Sebanyak 50 orang dari BEM Bandung Raya melakukan demo di Kejati Jabar Jalan RE Martadinata no 54. Dalam aksi ini mereka menuntut Kejati untuk mengusut tuntas kasus korupsi mantan Walikota Bandung Dada Rosada.
Massa berjajar mengelar spanduk dan mengenakan kain yang diikatkan ke dada. Tulisan 'Help Bandung' terbentuk dari jajaran mahasiswa itu.
Menurut koordinator BEM Bandung Raya Gena Bijaksana, aksi ini merupakan tidak ada kaitannya dengan Pilwalkot.
"Momen ini sangat tepat karena korupsi yang telah dilakukan oleh Dada Rosada belum pernah tercium sebelumnya. Bandung selama ini terlihat acak-acakan karena korupsi yang dilakukan oleh Dada Rosada," ujar Gena disela-sela orasinya, Selasa (5/8/2008).
Dalam rilisnya yang dibagikan kepada wartawan, BEM Bandung Raya mengutip data BPK RI dari tahun 2004 hingga 2007 atas laporan keuangan Pemkot Bandung.
Dalam laporan tersebut tercatat bahwa sisa perhitungan anggaran tahun lalu (2003 -red) dan sisa lebih perhitungan tahun anggaran tahun berjalan masih termasuk uang muka kerja yang belum dipertanggung jawabkan masing-masing sebesar Rp 16.523.570,07. Sedangkan realisasi belanja pengisian kas pada unit kerja yang belum diserahkan surat pertanggung jawabannya sebesar Rp 118.293.452.439,00
Realisasi anggaran APBD 2005, dana tak tersangka untuk korban bencana alam TPA sampah Leuwi Gajah sebesar 29.405.989.856,00 yang ternyata tidak disalurkan pada yang berhak.
Serta realisasi anggaran APBD 2006, dana bantuan pada parpol tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp 565.000.000,00 dan realisasi perjalanan dinas luar daerah pada sekda kota bandung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp 175.440.000,00.
Menurut Gena, data yang didapatkan mengindikasikan korupsi yang dilakukan oleh Dada Rosada selama dirinya menjabat sebagai Walikota Bandung.
"Berdasarkan laporan ini, kita menemukan banyak penyimpangan. Setelah dari Pusdai dan Kejati Jabar kita akan teruskan aksi ini ke BIP. Selain strategis juga sosialisasi efektif dilakukan di sana," pungkas Gena.
Sampai pukul 11.15 WIB, massa mulai meninggalkan Kejati Jabar menuju BIP dengan berjalan kaki. Seratusan polisi ikut mengawal.(afz/afz)

Sumber: http://bandung.detik.com/read/2008/08/05/113241/983109/486/usut-dugaan-korupsi-dada-rosada-mahasiswa-demo-kejati-jabar

Senin, 04 Agustus 2008

PRESS RELEASE INDIKASI KASUS KORUPSI PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2003-2008

Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Bandung Raya (BEM Bandung Raya), berdasarkan laporan masyarakat, advokasi, serta didukung hasil pemeriksaan BPK RI pada TA 2004-2007 atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) kota Bandung, banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana APBD yang sampai saat ini segala bentuk penyimpangan tersebut belum tersentuh sama sekali oleh hukum, baik melalui Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK. Penyimpangan ini marak terjadi, bukan karena tidak ada upaya dan gerakan dari masyarakat, mahasiswa, maupun LSM. Namun lebih kepada kurangnya itikad dari pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Oleh karena itu, kami dari BEM Bandung Raya secara resmi menyerahkan data-data faktual ini kepada pihak:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Kejaksaan Agung RI
- Kejaksaan Negeri Bandung
untuk segera ditindaklanjuti.

Berikut penyimpangan yang terjadi pada pemerintah Kota Bandung:
I. REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2004
  1. Sisa perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Berjalan masih termasuk uang muka kerja yang belum dipertanggungjawabkan masing-masing sebesar Rp 16.523.570,07
  2. Realisasi belanja pengisian kas pada unit kerja yang belum disahkan surat pertanggungjawabannya sebesar Rp 118.293.452.439,00
II. REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2005
BPK RI dengan Audit No. 18/S/XIV.II-XIV.II.2/07/2006 TGL 27 Juli 2006 telah menemukan berbagai penyimpangan yang sangat tinggi dalam realisasi dana APBD kota Bandung seperti antara lain:
  1. Realisasi Dana Tak Tersangka untuk korban bencana alam TPA Sampah Leuwi Gajah sebesar Rp 29.405.989.856,00 ternyata tidak disalurkan kepada yang berhak
  2. Pembebanan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan di bidang Pendidikan sebesar Rp 2.952.000.000,00 dan Belanja Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar Rp 12.887.775.469,00 atau seluruhnya sebesar Rp 15.839.775.469,00 tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku/telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku
  3. Realisasi Belanja Administrasi Umum dan Belanja Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sebesar Rp 6.689.278.045,00 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  4. Pembayaran dari PT. Askes kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 3.075.079.000,00 dan digunakan langsung
III. REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2006
  • BPK RI dengan Audit No. 52B/S/XIV.II-XIV.II.2/06/2007 TGL 04 Juni 2007 telah menemukan berbagai penyimpangan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dan telah merugikan keuangan daerah yaitu:
  1. Bantuan kepada Parpol tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp 565.000.000,00
  2. Realisasi perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekertaris Daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp 175.440.000,00
  3. Pembayaran atas kegiatan penyusunan pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp 46.882.500,00
  4. Pembayaran atas kegiatan penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) TA 2006 pada Bappeda melebihi harga wajar (mark up) sebesar Rp 163.927.000,00
  5. Pembayaran biaya kegiatan penyusunan rencana induk transportasi kota Bandung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melebihi standar harga sebesar Rp 16.760.000,00
  6. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak sesuai dengan Kontrak sebesar Rp 36.372.461,47
  7. Kelebihan pembayaran Pelaksanaan pengadaan gorden (mark up) pada Dinas Pariwisata kota Bandung sebesar Rp 18.126.977,00
  8. Pembayaran Biaya Tenaga Personil untuk kegiatan penilaian Asset Pemerintah Kota Bandung (mark up) sebesar Rp 66.000.000,00
  • Audit BPK RI No. 52C/S/XIV.II-XIV.II.2/06/2007 TGL 04 Juni 2007 telah menemukan penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah yaitu:
  1. Sisa UUDP TA 2006 dari 27 SKPD sebesar Rp 501.314.583,00 terlambat di setor ke Kas Daerah
  2. Terdapat 61 SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ sebesar Rp 43.732.851.236,00 dan SPJ sebesar Rp 90.916.461.347,60 s/d 14 Mei 2007 belum disahkan. Tapi dalam laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Walikota kepada DPRD dilaporkan semuanya sudah dipertanggungjawabkan secara sah dan benar
  3. Penganggaran dan pertanggungjawaban belanja bantuan Sekertaris Daerah TA 2006 untuk Bantuan Operasional Bantuan Kesehatan sebesar Rp 18.871.082.147,00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  4. Penganggaran Belanja bantuan untuk biaya pelayanan publik PD Kebersihan TA 2006 sebesar Rp 32.620.000.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  5. Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 238.589.000,00 tidak/belum lengkap
  6. Realisasi Belanja Bantuan untuk instansi vertikal TA 2006 sebesar Rp 2.222.991.500,00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Hasil pemeriksaan BPK RI telah menemukan:
1. Perbuatan tersebut telah melawan ketentuan yang berlaku/melawan hukum
2. Timbulnya kerugian riil keuangan negara/daerah
3. Potensi merugikan keuangan negara/daerah
4. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang seperti menggunakan anggaran bukan kepada peruntukannya dsb.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada pihak yang terkait agar SEGERA melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Demikian Surat Kami sampaikan disertai permohonan untuk memperhatikan hak Kami sebagaimana dijamin oleh pasal 41 ayat (2) sub d UU No.31 Tahun 1999 bahwa maksimal 30 hari kami sudah harus memperoleh jawaban dari penegak hukum yang menerima laporan pengaduan tindak pidana korupsi.

Atas perhatiannya serta kerja samanya Kami sampaikan ucapan terima kasih.

BEM Bandung Desak Kejagung Selidiki APBD

JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bandung Raya mendatangi kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (4/8/2008). Mereka menuntut Kejagung segera melakukan penyidikan atas kasus APBD Bandung.

Tuntutan tersebut dilakukan karena mereka menilai, aparat penegak hukum di daerah sudah tidak mampu menyikapi hal tersebut.

Ada beberapa indikasi penyelewengan mendasar, yang menurut mereka sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD Kota Bandung.

Indikasi itu antara lain, perbuatan melawan ketentuan, timbulnya kerugian riil keuangan negara dan daerah, Potensi kerugian di masa yang akan datang, serta penyalahgunaan wewenang.

Unjuk rasa itu juga diisi dengan pelemparan bunga mawar dari kertas yang melambangkan kedukaan atas penegakan hukum di daerah. Selain itu mereka juga membawa poster-poster yang antara lain bertuliskan "selamatkan Kota Bandung" dan "Bandung sekarat".

sumber: http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/04/1/133670/bem-bandung-desak-kejagung-selidiki-apbd